Navaswara.com – Peta bisnis media di Indonesia telah berubah drastis. Media massa konvensional kini dipaksa bertarung di arena yang timpang, mengejar klik dan algoritma hanya demi remah pendapatan. Sumber daya yang dulu menghidupi ruang redaksi tersedot ke platform global dan media sosial. Tekanan ini membuat pengelola media menghadapi dilema besar, bagaimana mempertahankan kualitas ketika sumber finansial terus menyusut dan persaingan datang dari mesin, bukan manusia.
Keluhan publik soal clickbait, sensasionalisme, dan berita tak akurat menandakan ada masalah serius di dapur redaksi. Tuntutan kecepatan sering mengalahkan kewajiban verifikasi. Di saat yang sama, minimnya anggaran membuat media kesulitan merekrut dan melatih wartawan yang kompeten. Dampaknya terasa langsung pada kepercayaan publik yang perlahan menurun. Krisis ini bukan semata soal uang, melainkan soal merosotnya martabat profesi karena jurnalisme tak lagi ditopang ekosistem kerja yang sehat.
Industri media Indonesia kini berada dalam krisis eksistensial. Bukan hanya soal adaptasi teknologi, melainkan ancaman terhadap keberlanjutan hidup.
Prof. Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers periode 2025–2028, melihat kegelisahan itu sebagai persoalan hidup-mati jurnalisme. Dalam wawancara bersama Navaswara pada momen peringatan Hari Pers Nasional, Tantangan Dewan Pers bukan lagi sekadar menjaga kebebasan dari intervensi politik, melainkan memastikan perusahaan pers tetap bisa bernapas. Realitas di lapangan keras. Biaya produksi konten berkualitas terus naik, sementara pendapatan menurun. Banyak pemimpin redaksi kini lebih sibuk memikirkan arus kas daripada agenda pemberitaan. Di titik inilah idealisme diuji oleh kebutuhan paling dasar.
Ketika ditanya soal tantangan terbesar pers Indonesia, Prof. Komaruddin menyebut tiga hal utama. Pertama, krisis finansial. “Perusahaan pers itu secara finansial mengarah ke masalah karena revenue atau keuntungan menurun, sehingga banyak terjadi PHK. Sehingga produknya pun yang berkualitas juga menurun karena produk yang berkualitas perlu anggaran,” jelasnya. Penurunan pendapatan ini bukan sekadar angka, melainkan dampak sistemik yang melemahkan kemampuan media memproduksi karya bermutu.
Kedua, pergeseran perilaku konsumsi informasi. Publik kini lebih banyak mendapat berita dari media sosial. Iklan pun ikut tersedot ke sana dan dikuasai platform global. “Nah, ini tidak fair,” kritiknya. Menurutnya, perlu ada negosiasi antara pemerintah dan komunitas pers dengan platform global agar ekosistem informasi lebih seimbang.
Ketiga, kualitas sumber daya manusia. Jumlah jurnalis memang bertambah seiring menjamurnya media online, tetapi standar kualitas tak selalu mengikuti. “Karena kurang bagus produk, beritanya juga kurang bagus. Dan ini menurunkan kepercayaan publik,” paparnya. Dewan Pers, katanya, hampir setiap hari menerima pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Soal independensi, Komaruddin menegaskan fondasinya ada pada kemandirian finansial. “Independensi itu satu, secara finansial mestinya jangan tergantung kepada pemerintah.” Namun baginya, independensi juga soal integritas, objektivitas, dan suara hati nurani. Ia menyambung, “Kita berbaik pada pemerintah, berbaik pada masyarakat. Tapi berpihak pada nilai kebenaran dan objektivitas.”
Ia paham dilema di lapangan tidak sederhana. Ketika kegelisahan soal idealisme dan kebutuhan perut muncul dari ruang redaksi, Komaruddin meresponsnya dengan senyum tipis yang menyimpan ironi. Ada kesadaran bahwa di tengah tekanan ekonomi, batas antara membela nilai dan membela arus kas makin kabur, dan jurnalis sering terjebak pada pilihan yang sama-sama terasa salah.
Prof. Komaruddin menanggapinya dengan tawa getir. “Kalau ngomong independensi, kamu sendiri yang tahu lah. Kamu independen atau tidak?” ujarnya, mengembalikan tanggung jawab pada individu. Ketergantungan pada sponsor, katanya, lambat laun mengubah pers menjadi seperti humas.
Ketika bicara masa depan, Prof. Komaruddin kembali ke prinsip dasar. “Satu, profesional. Didukung oleh pengetahuan. Kedua, integritas,” tegasnya. Menurutnya, jurnalis seharusnya senang membaca dan belajar, bukan sekadar pengrajin berita. Tulisan yang kuat lahir dari wawasan. Tanpa itu, karya akan dangkal dan mudah tergelincir.
Ia juga mengingatkan bahaya industri yang terlalu memuja kecepatan. Mengejar breaking news tanpa kedalaman dan akurasi justru merusak kepercayaan pembaca. Di era ketika informasi melimpah tapi kepercayaan langka, kualitas menjadi pembeda utama antara jurnalisme sejati dan sekadar produksi konten.
Percakapan ini meninggalkan renungan. Di tengah gejolak digital dan tekanan ekonomi, jurnalisme Indonesia berada di persimpangan. Pilihannya ada pada setiap jurnalis dan institusi media: menjaga integritas dan kedalaman, atau terjebak dalam siklus kecepatan dan kompromi. Seperti kata Prof. Komaruddin, independensi sejati dimulai dari kesadaran diri, ditopang pengetahuan, dan diarahkan oleh komitmen pada kebenaran dan objektivitas.
“Independensi itu integritas, pilarnya objektivitas. Suara hati nurani itu independensi. Kita berbaik pada pemerintah, berbaik pada masyarakat. Tapi berbagai pada nilai kebenaran, objektivitas, disitulah pilar independensi,” tutup Prof. Komaruddin.