Navaswara.com – Di tengah tantangan jutaan lulusan baru memasuki dunia kerja setiap tahun, Sri Harjono menawarkan cara pandang baru tentang arah pembangunan Indonesia. Mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023 itu mendorong agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan lapangan kerja formal.
Gagasan tersebut dituangkan Sri Harjono dalam buku terbarunya berjudul Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara yang diluncurkan di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).
Buku yang diterbitkan Yayasan Pengembangan-Pendidikan dan Telematika Indonesia (YPPYI) itu diluncurkan melalui penandatanganan poster buku oleh penulis di hadapan puluhan akademisi, mahasiswa, dan peserta.
Dalam orasi peluncuran, Harjono menyoroti ketergantungan pemerintah selama puluhan tahun terhadap indikator pertumbuhan ekonomi makro. Menurut dia, pendekatan tersebut belum cukup untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan merata.
Ia mencatat, dari sekitar 3 hingga 3,5 juta lulusan baru SMA/SMK dan perguruan tinggi setiap tahun, sektor formal saat ini hanya mampu menyerap sekitar 1 juta pekerja.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” ujar Harjono.
Harjono juga menyoroti kondisi sekitar 58 persen pekerja Indonesia yang masih berada di sektor informal. Ia menilai pekerjaan formal dengan kontrak kerja yang jelas, pendapatan tetap, dan jaminan sosial menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
“Setiap tahun ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja muda kita, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan dan jaminan sosial,” katanya.
Karena itu, Harjono mendorong pemerintah melakukan intervensi lebih kuat dalam penciptaan lapangan kerja. Ia menargetkan minimal 70 persen pekerja Indonesia dapat berada di sektor formal pada 2045.
Dua Strategi Menuju 2045
Untuk mencapai target tersebut, Harjono menawarkan dua strategi utama, yakni transformasi sektor pertanian secara luas dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna. Ia menilai buku tersebut memotret tantangan Indonesia yang menghadapi berbagai krisis secara bersamaan atau polycrisis.
Prof. Hadna mengingatkan risiko middle income trap apabila Indonesia terus bergantung pada sektor konsumsi dan informal tanpa penguatan inovasi teknologi dan reindustrialisasi.
Ia juga menyoroti tingginya pengangguran terbuka pada kelompok usia produktif serta persoalan kualitas pendidikan dasar yang tercermin dalam standar global PISA.
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” jelas Prof. Hadna.
Daerah dan Tata Kelola Jadi Bagian Pembahasan
Perspektif lain disampaikan Spesialis GEDSI dan Kebijakan Publik, Wasingatu Zakiyah, S.H., M.A. Ia memberikan catatan mengenai hubungan pusat dan daerah, khususnya terkait kebijakan fiskal dan pembangunan.
Zakiyah menilai gagasan pembangunan nasional perlu dibarengi penguatan daerah agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta.
“Kedaulatan kita hari ini hanya ada di atas kertas, praktiknya sangat sentralistik di lapangan. Dana daerah dipangkas di titik terendah dalam 25 tahun terakhir demi membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) di pusat yang kerap bermasalah, seperti food estate yang meminggirkan petani gurem,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan utang negara dan mengingatkan pentingnya pembangunan yang tidak sepenuhnya dilakukan secara top-down.
“Indonesia tidak akan menyala hanya dengan satu obor besar di Jakarta, melainkan harus diterangi oleh ratusan lilin di daerah dan puluhan ribu lilin di desa-desa,” tegas Zakiyah.
Reformasi Politik dan Penegakan Hukum
Selain persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, buku Harjono juga membahas tata kelola pemerintahan, reformasi politik, serta penegakan hukum.
Harjono menyoroti persoalan biaya politik dan dampaknya terhadap sistem meritokrasi pemerintahan. Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode.
Dalam bidang pemberantasan korupsi, Harjono juga mengusulkan pengembalian status Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai kejahatan luar biasa serta revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK harus direvitalisasi khusus untuk menangani aparat penegak hukum. Ibarat menyapu, sapunya harus bersih. Kalau aparat penegak hukumnya tidak bersih, keadilan tidak akan pernah tegak,” kata Harjono.
Roadshow Kampus dan Pesan untuk Gen Z
Harjono menyadari sejumlah gagasan dalam bukunya, terutama terkait tata kelola birokrasi, masih perlu diperinci pada tahap berikutnya. Namun, ia menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah awal yang penting.
“Kita harus sama dulu pola pikirnya. Kalau sudah sama, baru kita detailkan. Untuk kelanjutan dari buku ini memang sudah kita rencanakan, tetapi kita harus selesaikan menyebarkan gagasan ini terlebih dahulu,” ungkapnya.
Untuk memperluas pembahasan, Harjono berencana membawa gagasan dalam bukunya melalui roadshow ke sejumlah perguruan tinggi. Dalam waktu dekat, ia merencanakan kunjungan ke berbagai kampus di Surabaya dan Lampung. Rencana roadshow tersebut juga diberitakan sejumlah media setelah peluncuran buku.
Gen Z menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus. Harjono menilai keterbatasan pekerjaan tetap dapat memengaruhi keputusan anak muda dalam membangun kehidupan keluarga.
Ia mendorong generasi muda agar tidak apatis dan lebih aktif memahami persoalan sosial-politik di sekitarnya.
“Gen Z itu pribadinya oke, tetapi kurang memahami lingkungan. Belajarlah melakukan mapping (pemetaan). Kalau mau melangkah, harus di-mapping dulu. Ini yang menurut saya masih kurang di Gen Z,” pungkas Sri Harjono.
Sri Harjono merupakan mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI periode 2020–2023 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara. Fokus gagasannya mencakup reformasi kedaulatan ekonomi nasional, transformasi pertanian, dan penciptaan lapangan kerja formal bagi generasi muda Indonesia.
Baca beritanya, simak gagasannya, dan temukan perspektif baru tentang masa depan Indonesia di Navaswara.com.