Navaswara.com – Setiap rupiah dalam anggaran daerah dituntut memberi manfaat yang jelas bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi perhatian Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Rudy menegaskan, penataan APBD Perubahan 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif dan terukur dengan mendahulukan pemenuhan kewajiban daerah serta program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Dalam pembahasan tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas. Berbagai kewajiban daerah perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar ruang anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Program yang Belum Berjalan Dievaluasi
Rudy juga meminta perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang hingga memasuki pembahasan APBD Perubahan belum dapat direalisasikan.
Program yang belum berjalan atau dinilai tidak memungkinkan diselesaikan dalam sisa tahun anggaran dapat dipertimbangkan untuk direalokasikan kepada kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rudy.
Menurutnya, pencairan anggaran tidak seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan. Setiap belanja perlu diarahkan untuk menghasilkan program yang dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
Kolaborasi Perangkat Daerah Jadi Kunci
Penataan APBD Perubahan juga membutuhkan koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Rudy meminta setiap perangkat daerah memastikan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran dibahas secara bersama sebelum diambil keputusan.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rudy meminta perangkat daerah tetap terbuka dalam mencari solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fleksibilitas diperlukan agar pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan yang berkembang, namun tetap harus dilakukan secara tertib.
Ia menegaskan seluruh kebijakan dan penataan anggaran harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Dengan pendekatan tersebut, APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan sumber daya daerah digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, kualitas APBD akan tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Anggaran yang disusun dengan prioritas, koordinasi dan kehati-hatian diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Bogor.
Mari kawal setiap rupiah anggaran daerah agar benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan manfaat yang nyata.