Navaswara.com — Di tengah rasa duka akibat insiden ambruknya bangunan musala pesantren di Jawa Timur, pemerintah bergerak cepat memperkuat perlindungan terhadap para santri. Langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren oleh tiga kementerian: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (14/10/2025) di Jakarta.
Kesepakatan tersebut menandai komitmen baru pemerintah dalam memperkuat koordinasi, terutama dalam pertukaran data dan dukungan teknis terkait keandalan bangunan serta penyehatan lingkungan pesantren.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pesantren merupakan salah satu aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia yang selama ini tumbuh atas semangat kemandirian.
“Jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 42.369, seluruhnya dikelola swasta. Ini menjadi bukti besarnya kontribusi masyarakat dalam pendidikan keagamaan. Karena itu, negara hadir memastikan keamanan dan kelayakan bangunannya,” ujar Nasaruddin.
Menurut Menag, penguatan infrastruktur bukan hanya soal fisik, melainkan juga perlindungan terhadap ribuan santri yang menempuh pendidikan di lingkungan berasrama. Ia menambahkan, perhatian pemerintah semakin nyata setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dan tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan sarana pesantren.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepedulian dan respons cepatnya. Ini bukti perhatian negara terhadap dunia pesantren,” tambahnya.
Dari sisi teknis, Kementerian PUPR akan memimpin langkah awal melalui pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai wilayah.
“Fokus awal kami adalah memastikan bangunan pesantren aman dan memenuhi standar konstruksi. Kami mulai dengan sampling di 80 pesantren yang hasilnya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama,” jelas Menteri PUPR Doddy Hanggodo.
Selain itu, PUPR akan membantu pesantren dalam proses perizinan bangunan (PBG) serta memberikan pelatihan teknis sederhana bagi pengelola pesantren. “Kami ingin pengurus pesantren mudah mengurus izin bangunan, bahkan bagi pesantren kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi sederhana agar lebih aman,” lanjut Doddy.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan, kolaborasi lintas kementerian ini merupakan wujud nyata keadilan sosial.
“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Di situlah makna keadilan negara,” ujarnya.
Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, pembinaan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan PBG oleh pemerintah daerah.
Langkah kolaboratif ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam memastikan pesantren tumbuh aman, sehat, dan berdaya tempat para santri menimba ilmu dengan tenang, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi penerus bangsa yang tangguh dan berakhlak.