Navaswara.com – Tiga hari pelaksanaan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 resmi berakhir di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (29/8/2026). Penutupan bukan sekadar menandai berakhirnya sebuah pameran, tetapi menjadi momentum refleksi bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk membawa promosi potensi daerah ke level yang lebih strategis: dari sekadar menampilkan produk menuju menciptakan transaksi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Selama tiga hari, ratusan stan dari pemerintah kabupaten, kementerian, BUMN, pelaku usaha, hingga UMKM memenuhi area pameran. Beragam produk unggulan daerah, peluang investasi, inovasi pelayanan publik, hingga kekayaan budaya Nusantara ditampilkan sebagai wajah Indonesia yang beragam. Namun di balik kemeriahan itu, para pemimpin daerah justru menyoroti pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan agar pameran semacam ini benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menilai AOE harus terus berkembang menjadi ruang bisnis yang menghasilkan nilai ekonomi lebih besar bagi daerah.
Menurut Bursah, Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk lokal yang tidak kalah dibandingkan negara lain. Dengan jumlah penduduk yang kini mendekati 300 juta jiwa, Indonesia bukan hanya memiliki pasar domestik yang besar, tetapi juga kekuatan produksi dan tenaga kerja yang mampu menjadikan bangsa ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengoptimalkan seluruh potensi itu. Produk daerah jangan hanya dipamerkan, tetapi harus dipasarkan lebih luas sehingga mampu menciptakan transaksi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan kembali pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sejak awal telah menekankan pentingnya memproduksi sebanyak mungkin hasil daerah sebagai fondasi kemandirian bangsa. Semangat tersebut, menurutnya, masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Bursah juga mengaitkan penguatan ekonomi daerah dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya membangun Indonesia dari desa dan dari bawah. Pembangunan yang berorientasi pada daerah diyakini akan memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan AOE. Salah satunya adalah aspek promosi yang dinilai belum maksimal. Dengan jumlah pengunjung sekitar 10 ribu orang selama tiga hari, menurutnya angka tersebut masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dicapai.
“Ke depan kita harus memperkuat publikasi dan kampanye media sehingga masyarakat lebih mengenal AOE. Kalau promosi lebih luas, bukan tidak mungkin jumlah peserta dan pengunjung meningkat berkali-kali lipat. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh pelaku usaha daerah,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Pelaksana APKASI Otonomi Expo 2026 Yahya Edward menjelaskan bahwa meskipun jumlah peserta tahun ini mengalami penyesuaian akibat kondisi fiskal daerah, substansi penyelenggaraan tetap berhasil mencapai tujuan utama sebagai ruang kolaborasi investasi, perdagangan, dan promosi potensi kabupaten.
AOE 2026 diikuti oleh 211 stan, terdiri atas 95 pemerintah kabupaten, enam kementerian dan lembaga negara, enam BUMN, serta puluhan perusahaan swasta dan UMKM binaan daerah. Seluruh peserta menghadirkan beragam inovasi mulai dari digitalisasi pelayanan, promosi pariwisata, hingga peluang investasi yang ditawarkan kepada investor nasional maupun internasional.
Tidak hanya menghadirkan pameran, berbagai agenda strategis juga digelar selama tiga hari, seperti business matching, forum perdagangan antardaerah, workshop ekspor, peningkatan kapasitas pemerintah daerah bersama OECD, pengadaan barang dan jasa bersama LKPP, hingga forum bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah keberhasilan forum business matching yang menghasilkan penandatanganan investasi pembangunan kawasan resort dan hotel di Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp250 miliar. Selain itu, puluhan letter of intent antara pemerintah kabupaten dengan calon investor juga berhasil ditandatangani sebagai tindak lanjut penjajakan kerja sama investasi di berbagai sektor.
Forum perdagangan antardaerah pun menghasilkan sejumlah kesepakatan distribusi komoditas antarwilayah, sementara transaksi langsung selama penyelenggaraan expo tercatat mencapai sekitar Rp212 miliar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa AOE tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi mulai memperlihatkan dampak ekonomi nyata.
Yahya Edward menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, sponsor, media, dan seluruh panitia yang bekerja selama berbulan-bulan mempersiapkan penyelenggaraan expo.
“Kami percaya semangat kolaborasi ini tidak boleh berhenti ketika pameran ditutup. Yang lebih penting adalah bagaimana kerja sama investasi, perdagangan, dan promosi daerah terus berlanjut setelah peserta kembali ke daerah masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, yang mewakili Bupati Tangerang, menyampaikan kebanggaan karena Kabupaten Tangerang kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan AOE. Menurutnya, expo ini telah berkembang menjadi wadah strategis nasional dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui investasi, perdagangan, dan penguatan jejaring antarwilayah.
Ia menegaskan bahwa potensi luar biasa yang dimiliki daerah membutuhkan panggung yang tepat agar dapat dikenal lebih luas. Melalui AOE, berbagai produk inovatif hasil karya masyarakat dari seluruh pelosok Indonesia memperoleh kesempatan bertemu langsung dengan investor, pembeli, maupun mitra bisnis.
“Kami berharap semangat kolaborasi yang terbangun selama tiga hari ini terus berlanjut melalui kerja sama nyata sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.
Berakhirnya APKASI Otonomi Expo 2026 bukanlah akhir dari perjalanan promosi daerah. Justru dari ICE BSD, harapan baru dibawa pulang oleh setiap pemerintah kabupaten: bahwa potensi lokal tidak cukup hanya dipamerkan, melainkan harus mampu menjadi penggerak investasi, membuka lapangan kerja, mengangkat daya saing UMKM, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.