Navaswara.com — DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS Kesehatan tetap berjalan setelah muncul keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, DPR dan pemerintah sepakat layanan kesehatan peserta PBI tetap aktif selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, iuran BPJS tetap dibayarkan pemerintah.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif.
Selain itu, DPR mendorong pembenahan data kepesertaan BPJS secara menyeluruh. Pemerintah menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, serta BPJS Kesehatan untuk memutakhirkan data berbasis tingkat kesejahteraan terbaru agar program bantuan tepat sasaran.
DPR juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran JKN secara efektif dan berbasis data akurat. Persoalan PBI BPJS dinilai bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari perlindungan sosial masyarakat.
BPJS Kesehatan diminta lebih aktif memberikan sosialisasi serta notifikasi kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan. Transparansi informasi dianggap penting agar masyarakat tidak mendadak kehilangan layanan kesehatan.
Ke depan, DPR dan pemerintah sepakat memperkuat integrasi data lintas lembaga menuju satu data jaminan kesehatan nasional. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sistem JKN yang adil, berkelanjutan, dan minim polemik.