Navaswara.com – Pemerintah terus mematangkan skema pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tim Khusus (Timsus) Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional kini mulai bekerja menyusun langkah strategis jangka pendek hingga jangka panjang.
Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pratikno menjelaskan bahwa tim lintas kementerian dan lembaga yang telah dibentuk itu mulai menyusun rencana kerja secara bertahap sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Terbatas Kabinet 23 September 2026. Tim tersebut dibentuk untuk mengawal implementasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, pemerintah tengah merancang langkah konkret untuk memenuhi amanat konstitusi sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
“Menindaklanjuti mandat Putusan MK dan arahan Bapak Presiden, kami terus mematangkan rencana aksi selanjutnya,” ujar Pratikno.
Dalam penyusunan kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal sebagai prioritas utama. Skema pendidikan gratis akan dirancang secara afirmatif sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan di daerah-daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
Pemerintah juga sedang menyusun skenario pembiayaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, sejumlah aspek mendasar turut dibenahi, seperti pemadanan data penerima bantuan pendidikan serta pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Pratikno menjelaskan, Tim Khusus memiliki tugas yang dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal, tim akan mengoptimalkan serta merealokasi anggaran yang sudah tersedia untuk tahun 2027. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan pendidikan sekaligus menyusun grand design tata kelola pendidikan nasional yang lebih komprehensif.
“Tim Khusus telah dirancang untuk fokus pada kerja jangka pendek berupa optimalisasi dan realokasi anggaran existing 2027, serta rencana jangka menengah-panjang untuk melakukan evaluasi skema pembiayaan serta penyusunan grand design penguatan tata kelola pendidikan nasional yang holistik,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap perluasan akses pendidikan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. Negara, menurut Pratikno, harus hadir bukan hanya membuka akses belajar yang lebih luas, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap kebijakan pendidikan gratis yang tengah disusun mampu menjadi fondasi bagi sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik.