Navaswara.com – Posyandu Plus Kota Solo ditetapkan sebagai salah satu Posyandu terbaik di Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta memaparkan inovasi dan pelaksanaannya untuk menjadi model percontohan bagi daerah lain, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan, informasi tersebut diterima Pemkot Solo melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tim Penggerak PKK Pusat pada 11 September 2026.
Dalam surat tersebut, Pemkot Solo diminta memaparkan pelaksanaan dan inovasi Posyandu Plus sebagai model yang dapat diterapkan di daerah lain. Pemkot Surakarta kemudian menugaskan Ketua TP PKK Kota Surakarta untuk menyampaikan paparan tersebut di Jakarta.
“Solo, alhamdulillah menjadi Posyandu terbaik se-Indonesia dan kita diminta paparan untuk menjadi percontohan Posyandu di Indonesia bagian barat,” ujar Respati, belum lama ini.
Menurut Respati, capaian tersebut tidak terlepas dari pengembangan Posyandu Plus yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Layanan tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur. Pelaksanaannya melibatkan TP PKK, perangkat daerah, dan sejumlah unsur terkait.
Integrasi layanan itu diharapkan membuat Posyandu semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Selain layanan langsung, Posyandu Plus juga diperkuat dengan sistem informasi dan pengaduan masyarakat. Pemkot Solo mengintegrasikan layanan tersebut dengan Online Ulas. Dengan sistem tersebut, keluhan dan aduan masyarakat yang disampaikan melalui Posyandu Plus dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Keluhan, aduan di Posyandu, aduan masyarakat bisa terjawab langsung melalui Posyandu Plus di Solo,” kata Respati.
Lebih dari 35 Ribu Warga Datang ke Posyandu Plus
Respati memaparkan, partisipasi masyarakat dalam layanan Posyandu Plus juga menunjukkan capaian positif. Hingga tahun ini, lebih dari 35 ribu warga telah memanfaatkan layanan tersebut.
Dari jumlah tersebut, sekitar 14 persen membutuhkan tindak lanjut dari psikolog terkait persoalan kesehatan mental.
Temuan itu menjadi perhatian Pemkot Solo untuk terus memperkuat layanan kesehatan mental melalui Posyandu Plus.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Solo, Purwanti, mengatakan penilaian dari Kemendagri mencakup sejumlah indikator. Salah satunya aspek kebijakan, termasuk sejauh mana Pemkot Solo memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Posyandu Plus.
“Kami juga sudah masuk di dalamnya sebagai buktinya adalah masuk di Perda RPJMD ya dan itu juga menjadi salah satu program prioritas, satu asta cita dari lima tahun ke depan,” ujar Purwanti.
Selain kebijakan, aspek tata kelola juga menjadi bagian dari penilaian. Pemkot Solo memiliki kelembagaan Posyandu mulai dari tingkat kota hingga RW.
Sebanyak 636 Posyandu di Solo juga telah mendapatkan registrasi dari Kemendagri.
“Kemudian juga kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah di dalam program Posyandu. Karena Posyandu ini sudah transformasi tidak hanya bidang kesehatan, maka enam bidang SPM itu juga menjadi penilaian untuk kolaborasinya untuk meningkatkan kualitas layanan dasar,” jelasnya.
Purwanti menambahkan, layanan kesehatan mental atau psikologis klinis yang tersedia melalui Posyandu Plus mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkot Solo mengalokasikan APBD 2026 sekitar Rp10,6 miliar.