Melapor itu mulia. Yang menentukan adalah siapa pelapornya, untuk apa, dan lewat pintu mana.
Dalam enam kali persidangan perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, ada satu pertanyaan majelis hakim yang paling menggugah: apa yang salah bila seorang dokter melaporkan sejawatnya demi keselamatan pasien? Bukankah ada niat baik di sana, semacam peringatan dini agar profesi tetap bersih?
Jawaban jujurnya, tidak ada yang salah dengan melapor. Kepedulian sejawat terhadap keselamatan pasien adalah mulia. Namun, pertanyaan yang lebih menentukan bukan boleh atau tidaknya melapor, melainkan siapa yang melapor dan melalui pintu mana.
Pasal 305 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kini diuji, tidak membungkam siapa pun. Sejawat tetap dapat menyampaikan kekhawatirannya kepada komite medik dan audit klinis rumah sakit, sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Menteri Kesehatan, atau pasien sendiri. Yang dibatasi hanya satu pintu, yakni pengaduan disiplin ke Majelis Disiplin Profesi (MDP), yang hak mengadunya diberikan kepada pasien atau keluarganya.
Pintu yang Menyingkap Tujuan
Mengapa pintu itu istimewa? Sanksi MDP menyentuh Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, yakni sumber nafkah seorang dokter. Sejak UU 17/2023, rekomendasi MDP juga menjadi prasyarat proses pidana dan perdata (Pasal 308). MDP bukan lagi sekadar forum disiplin, melainkan gerbang menuju penjara dan gugatan. Pintu dengan konsekuensi seberat itu wajar dijaga paling ketat.
Semua pintu lain berfungsi menghentikan bahaya bagi pasien. Komite medik dapat membatasi kewenangan klinis, audit memperbaiki sistem, dan MKEK membina etik. Hanya MDP yang dapat menghentikan nafkah dokter. Pelapor yang melewati seluruh jalur perbaikan dan bersikeras hanya mengadu ke MDP patut dipertanyakan tujuannya. Apakah benar mengejar keselamatan pasien atau justru akhir karier terlapor?
Keselamatan yang Terlupakan
Perdebatan kebijakan kesehatan kita nyaris selalu berangkat dari satu frasa, keselamatan pasien. Itu benar dan harus menjadi prioritas. Namun, ada keselamatan lain yang jarang dibicarakan, yaitu keselamatan dokter. Dokter yang terus diintai pesaing, dirundung di lingkungan profesinya, didiskriminasi karena tidak berada dalam lingkaran yang tepat, atau dijegal akibat kebencian, iri hati, dan persaingan bisnis, tidak akan bekerja dengan tenang. Dokter yang tidak tenang sulit memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
Undang-undang sebenarnya telah mengakui hal tersebut. Pasal 273 ayat (1) UU Kesehatan menjamin hak tenaga medis atas pelindungan hukum sepanjang bekerja sesuai standar, serta pelindungan dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk perundungan. Pasal 305 ayat (1) merupakan bagian dari bangunan perlindungan yang sama. Ketentuan tersebut bukan hak istimewa dokter, melainkan pagar agar perangkat disiplin negara tidak dijadikan senjata dalam urusan kebencian, iri hati, nepotisme, atau perebutan pasien.
Mengangkat anak yatim merupakan perbuatan mulia. Namun, negara tetap mewajibkan penetapan pengadilan dan penilaian Dinas Sosial karena tindakan yang tampak sama dari luar bisa dilandasi niat berbeda. Semakin mulia dalih suatu tindakan, semakin ketat pintunya perlu dijaga. Dalih keselamatan pasien pun demikian. Karena tak seorang pun bisa menolaknya, alasan tersebut mudah dijadikan jubah untuk kepentingan lain.
Sejawat dalam satu bidang sering kali merupakan pesaing langsung dalam memperoleh pasien, rujukan, dan reputasi. Konflik kepentingan semacam ini tidak dimiliki pasien. Sementara itu, hingga kini belum ada pagar dan sanksi hukum khusus bagi pelapor beritikad buruk yang menggunakan alasan keselamatan pasien.
Hukuman Bernama Proses
Ada yang berpendapat pelapor beritikad buruk toh bisa digugat balik atau dipidana. Masalahnya, proses hukum itu sendiri sudah menjadi hukuman. Satu aduan dapat menyita satu hingga dua tahun kehidupan seorang dokter untuk menyusun pembelaan, menyewa kuasa hukum, menghadiri sidang, dan menanggung pemberitaan. Pelapor tidak perlu menang. Cukup membuat sejawatnya lelah dan tercemar.
Itikad buruk pun hampir mustahil dibuktikan karena pelapor cukup menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatan pasien. Ancaman pidana di belakang bahkan berpotensi membuat pelapor yang tulus ikut takut. Penjagaan di depan pintu lebih adil daripada hukuman setelah kerugian terjadi.
Rendahnya aduan antarsejawat pada era MKDKI juga tidak membuktikan risikonya kecil. Dahulu, aduan ke MKDKI bukan gerbang pidana. Kini, rekomendasi MDP menjadi gerbang pidana. Taruhannya berubah, begitu pula insentifnya. Persaingan pun jarang tampil secara terbuka. Praktik tersebut dapat berlangsung melalui pasien yang “dibisiki”, seperti kasus di Medan yang diceritakan saksi dalam persidangan. Pembentuk undang-undang tidak harus menunggu kerusakan terjadi untuk mencegahnya.
Ada pula hak pasien yang kerap terlupakan. Data kesehatan merupakan data pribadi spesifik (Pasal 4 ayat (2) UU 27/2022), dan penggunaannya secara melawan hukum diancam pidana (Pasal 67). Sejawat yang tidak merawat pasien tidak memiliki akses sah terhadap rekam medis tanpa persetujuan pasien. Jika persetujuan diberikan, pasien sudah dapat mengadu sendiri. Perluasan hak pengadu tidak menambah perlindungan, justru berisiko menjadikan pasien objek sengketa antardokter.
Perkara ini bahkan membawa buktinya sendiri. Dugaan “tindakan medis berlebihan” terhadap seorang anggota perhimpunan spesialis dibawa ke MDP bukan oleh pasien. Tidak satu pun pasien mengadu atau meminta second opinion sebagaimana didalilkan. Sementara itu, MKEK/PB IDI maupun MDP menyatakan tidak ada pelanggaran etik ataupun disiplin. Pasal 305 ayat (1) bekerja persis sebagaimana dimaksudkan.
Taruhan bagi Bangsa
Taruhannya lebih besar daripada satu perkara. Sumpah Dokter mengajarkan kita memperlakukan sejawat sebagaimana kita ingin diperlakukan, sementara KODEKI mengarahkan keprihatinan melalui pembinaan. Membuka pintu MDP bagi sejawat berisiko menggantinya dengan budaya saling lapor.
Kepercayaan publik, yang masih rapuh di tengah 1–2 juta WNI berobat ke luar negeri dengan devisa Rp165–200 triliun per tahun, dapat semakin tergerus. Dokter berisiko berpraktik secara defensif, sementara pasien berisiko tinggi menjadi pihak yang paling dirugikan. Dokter inovator dan diaspora yang pulang pun dapat menjadi sasaran empuk. MDP berpotensi kebanjiran aduan bermotif persaingan, bahkan dimanfaatkan pihak pembayar untuk menekan biaya.
Jangan Sampai Mimpi Buruk Menjadi Nyata
Peringatan ini perlu disampaikan dengan terang. Membuka perluasan Pasal 305 tanpa pagar yang kuat dan pintu yang tepat berisiko mengundang bencana. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Jika kekhawatiran tersebut benar-benar terjadi, kerusakannya tidak mudah dipulihkan. Karier dokter yang telanjur hancur, budaya profesi yang retak, dan kepercayaan publik yang runtuh tidak akan pulih dalam satu atau dua tahun.
Kenyataan pahitnya, kepercayaan bangsa terhadap mutu layanan medis di negeri sendiri, terutama di kalangan menengah ke atas, masih rendah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengakui bahwa kita tidak bisa sekadar mengklaim layanan kesehatan dalam negeri sudah baik selama warga masih berbondong-bondong berobat ke luar negeri. Di atas fondasi serapuh itu, salah langkah dalam memutus perkara ini dapat berakibat fatal.
Menentukan siapa yang berhak mengadu ke MDP merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang rasional, tidak diskriminatif, dan tidak menutup perlindungan pasien. Sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan ini untuk seluruhnya, termasuk permohonan provisinya. Melindungi pasien dan melindungi dokter bukan dua hal yang bertentangan. Tanpa dokter yang aman, tidak ada pasien yang benar-benar selamat.
Oleh: Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), FRACP, FRACGP, FCSANZ, FSCAI, FICLM, PhD
Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik; Konsultan Kardiologi Intervensi, RS Bethsaida, Tangerang.